Media Gathering Imigrasi dengan PWI Riau, Usung Pelayanan Lebih Baik untuk Masyarakat
- Kamis, 15 Oktober 2026
PEKANBARU(CR)-Persoalan hak eks karyawan Riau Pos Group (RPG) kembali memasuki babak baru. Setelah mendapat masukan dari Komisi V DPRD Riau, sebanyak 50 mantan pekerja yang...
PEKANBARU(CR)-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menjalani Penilaian Opini Pengawasan dan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau,...
PEKANBARU(CR)-Puluhan eks karyawan Riau Pos Grup (RPG) dihadirkan oleh Komisi V DPRD Riau ke ruang komisi untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Dinas...
PEKANBARU(CR) – Persoalan pembayaran hak eks karyawan PT Riau Pos Intermedia kembali memanas. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tuah Negeri Nusantara melalui surat...
PEKANBARU(CR)-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Riau meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) mengkaji ulang implementasi Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 tentang kewajiban pelaporan...
PEKANBARU(CR)-Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengambil langkah mediasi dalam polemik yang melibatkan mantan Chairman Riau Pos Group, Datuk Seri Lela Budaya H Rida K...
Pekanbaru -- Karena merasa dizalimi oleh kelompok bisnis Riau Pos Group (RPG), Rida K Liamsi, pendiri dan mantan Chairman RPG menyatakan dia akan mencabut semua...
Pekanbaru -- Anggota DPD RI asal Riau, Abdul Hamid, mendesak manajemen Riau Pos segera menyelesaikan konflik dengan pendiri perusahaan, H. Rida K Liamsi, melalui jalan...
Pekanbaru -- Puluhan mantan karyawan Riau Pos Group (RPG) mempercepat persiapan langkah hukum. Mereka resmi menggandeng tiga lembaga bantuan hukum (LBH) untuk menuntut hak-hak mereka...
Pekanbaru -- Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan atau 8,5 tahun terkait kasus 'jatah preman'. Ketua PKB Riau itu mengaku telah...