Mendagri Tegaskan PSU Pilkada Gunakan Dana APBD
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), H Muhammad Tito Karnavian. (CR/int)
JAKARTA(CR)-Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), H Muhammad Tito Karnavian menegaskan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 menggunakan dana APBD. Tito mengungkapkan ada banyak anggaran yang digunakan secara tidak efisien.
"Prioritas kita adalah dari APBD sendiri. Karena kita paham karena kadang-kadang banyak yang tidak efisien di APBD tersebut, kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/03/2025).
Baca Juga : Bupati Kampar Ikuti Rakor Percepatan Sertifikasi Halal dan Pengendalian Inflasi dengan Mendagri
Tito mengaku menemukan adanya penggunaan APBD tidak efisien. Diantaranya, kata dia, adanya uang makan sebesar Rp51 miliar dalam setahun. "Masalah perjalanan dinas, uang makan, ada daerah yang uang makannya Rp51 miliar setahun misalnya, artinya kalau dibagi 12, Rp51 miliar berarti Rp4 miliar per bulan. Itu kalau kita dalami lagi dalam satuan terkecil, ini nggak efisien," ujarnya.
"Demikian juga daerah-daerah yang melakukan perjalanan dinasnya sangat besar sekali misalnya. Pemeliharaan perawatan yang sangat tinggi sekali juga, yang sebetulnya banyak yang disederhanakan," sambung dia.
Sebab itu, kata dia, dana PSU diupayakan dari APBD. Dia mengatakan jika APBD benar-benar tidak mampu, maka akan menggunakan APBN. Tito mengatakan saat ini untuk PSU Pilgub Papua, telah menyanggupi menggunakan APBD.
Sementara itu, kata dia, masih terdapat dua daerah yang belum terpenuhi dana PSU nya, yakni Pilbup Pasaman dan Pilbup Boven Digoel. "Boven Digoel ini kalau ditanyakan kepala daerah pasti jawabannya nggak mampu tolong silahkan dari APBN. Tetapi ketika sudah dibedah anggaran mereka satu-satu, banyak sekali nggak efisien," tuturnya.(cr/dtc)
Berita Lainnya
