Arahan Gubri Abdul Wahid Pada TP PKK, Tuntaskan Tanggung Jawab Sosial

PEKANBARU(CR)-Hari pertama dinas usai menjalani retret, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid memberikan arahan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Riau, pada Sabtu (01/03/2025). 

Menurutnya, TP PKK merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki daya jangkau paling masif dan terstruktur. Selain itu bisa menjangkau mulai dari pusat, provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa.

Maka dari itu, Gubri mendorong TP PKK di Provinsi Riau untuk menuntaskan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Seperti kerja-kerja dalam penurunan prevalensi stunting, mengatasi gizi buruk, dan mengatasi anak putus sekolah.

"Ini kita harapkan bagaimana stunting dapat menurun, mengatasi gizi buruk, mengatasi putus sekolah," kata Abdul Wahid usai pelantikan 10 Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kabupaten/Kota di Riau.

Dikatakan Gubri, TP PKK sangat berperan untuk memangkas jumlah anak putus sekolah yang masih tinggi. "Bagaimana ke depan kita tekan, karena angka rata-rata lama sekolah ini menjadi penting untuk mengukur indeks pembangunan manusia," ungkap Gubri di Gedung Daerah, Balai Serindit, Kota Pekanbaru.

Gubri memandang, TP PKK merupakan tulang punggung dalam menggerakkan kesejahteraan bagi keluarga, terutama di desa-desa. Menurutnya, posyandu juga memiliki peran yang krusial dalam memberikan kepastian bahwa anak-anak di Provinsi Riau memiliki kondisi kesehatan yang baik.

"Oleh karena itu, saudari sekalian (Pengurus TP PKK] memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi ini, terutama dalam mengatasi anak gizi buruk. Maka itulah Posyandu kabupaten/kota kita gerakkan dalam rangka memberikan kepastian bahwa anak-anak kita tetap dalam kondisi baik," terangnya.

Dikatakan Gubri, selain bertugas mendampingi para kepala daerah, para Ketua TP PKK kabupaten/kota, pada hakikinya memiliki tugas yang sangat penting dalam mendukung dan melaksanakan program kesejahteraan keluarga di tingkat Provinsi Riau.

"Kepada Ketua TP PKK kabupaten/kota yang baru saja dilantik dapat melanjutkan tonggak estafet karya dan pengabdian serta menjalankan amanah yang telah diberikan, guna memberikan sumbangsih nyata khususnya dalam keberhasilan pembangunan di daerah masing-masing," tandasnya.(mcr)