HMI Pekanbaru dan Mahasiswa UIR Aksi Indonesia Gelap di DPRD Riau

PEKANBARU(CR)-Dua kelompok mahasiswa, yakni Universitas Islam Riau (UIR) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar Aksi Indonesia Gelap di gerbang DPRD Provinsi Riau, Rabu (26/02/2025) sore. Dalam aksinya, mahasiswa mengklaim menyuarakan aspirasi rakyat.

Saat melakukan aksi, Mahasiswa UIR di depan pintu gerbang masuk, sedangkan massa HMI mengambil tempat di depan pintu gerbang keluar Gedung DPRD Riau. Adapun tuntutan yang disampaikan massa HMI sebanyak lima poin, pertama merevisi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, supaya dapat memberikan jaminan dan komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas serta jaminan kesehatan kepada rakyat Indonesia.

Kedua, mempercepat realisasi Makan Bergizi Gratis yang tepat sasaran. Ketiga, mempercepat pengesahan Undang-undang Perampasan Aset sebagai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Keempat, Mendorong independensi dan merevitalisasi lembaga-lembaga penegak hukum seperti institusi Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Kemudian yang kelima, memastikan pengelolaan Danantara yang baru saja diluncurkan transparan dan akuntabel sehingga tidak menjadi sumber mega korupsi di Indonesia. Tuntutan tersebut diteken Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, dan terlihat pula dibubuhkannya tanda tangan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri sebagai yang menyetujui surat tersebut.

Amatan CarkrawalaRiau.com di lokasi aksi, massa menggunakan mobil pickup dengan spanduk bertuliskan 'Rp2,21 T Indonesia Gelap' dan melakukan orasi dengan dikawal seratusan aparat kepolisian. Sekadar diketahui, aksi 'Indonesia Gelap' ini juga berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia sejak beberapa hari terakhir.

Salah satu poin yang paling disuarakan massa aksi, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dimaksimalkan pemerintah dan merupakan progam unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto. Selain itu, langkah tegas Presiden Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, yang diisukan akan berdampak negatif, seperti naiknya UKT mahasiswa dan ramainya PHK.(ion)