Kemenkes RI Apresiasi Gerak Cepat Bupati Rohil Hadapi KLB Malaria

ROKANHILIR(CR)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) mengambil langkah cepat dan tegas dalam menangani lonjakan kasus malaria di Negeri Seribu Kubah. Penyakit yang menjangkiti masyarakat sejak tahun 2022 ini telah ditetapkan dengan status kondisi luar biasa (KLB).

Untuk itu, Bupati Rokan Hilr, H Bistamam memberikan instruksi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen masyarakat melaksanakan aksi gotong royong serta pendirian Posko Siaga Malaria di Kecamatan Sinaboi pada Senin (21/04/2025). Hal tersebut sesuai dengan surat undangan bersifat penting yang telah diedarkan sehari sebelumnya.  

Instruksi Bupati Rokan Hilir tentang pendirian pos komando tanggap darurat di Kecamatan Sinaboi diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan tindakan cepat dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan penyuluhan. Selain itu juga sebagai langkah pencegahan yang efektif bagi kesehatan masyarakat Sinaboi khususnya, dan Rokan Hilir pada umumnya.

Bupati Rohildengan tegas menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD terkait melaksanakan kegiatan gotong royong, yang dimulai dari Kecamatan Sinaboi. “Gotong royong ini merupakan langkah awal yang nyata dalam menekan angka kasus malaria di Kecamatan Sinaboi. Sementara pendirian Posko Siaga Malaria sebagai penanganan malaria pada saat tanggap darurat, sehingga penularannya dapat dicegah dan dikendalikan,” kata Bupati Rohil H Bistamam kepada awak media.

Di sisi lain, penanganan malaria di Kabupaten Rohil mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Penanggung Jawab Program KLB/Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria, Ze Eza Yulia Pearlovie. Pihak kemenkes juga mengapresiasi respons cepat Bupati Rokan Hilir, H Bistamam dalam menangani tanggap darurat KLB malaria ini.

Ze Eza mengungkapkan, pihaknya telah melakukan komunikasi secara intensif dengan Bupati Rokan Hilir terkait langkah-langkah penanganan dan memastikan bahwa obat malaria yang dibutuhkan untuk penanganan malaria telah tiba di Rokan Hilir. Lebih lanjut, Ze Eza menyampaikan bahwa pembiayaan penanggulangan tanggap darurat malaria ini, selain menggunakan biaya APBD melalui BTT, juga dapat menggunakan anggaran dana desa (ADD). Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 Januari 2025.

Desa dapat menggunakan anggaran dana desa untuk penanggulangan penyakit menular, sesuai dengan Permendes no. 7 tahun 2023 dan no 2 tahun 2024. Dana desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberdayakan pemerintah desa untuk turut aktif menanggulangi penyakit menular malaria yang saat ini sedang berstatus tanggap darurat.(tra/*)