Belanja Pemerintah Pusat Berkontribusi Positif pada PDRB Riau

PEKANBARU (RAN) – Kepala Kanwil  Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, mengatakan bahwa belanja pemerintah pusat melalui APBN di Riau turut berkontribusi positif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau dengan potensi sebesar Rp54,61 Triliun.Percepatan penyerapan belanja APBN telah mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah, dengan realisasi sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar 74,42 persen.

"Belanja negara tumbuh 5,79persen yoy, disokong oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 16,69persen Sedangkan belanja Transfer ke Daerah (TKD) juga tumbuh 2,26 persen," ujarnya dalam kegiatan press release kinerja APBN Riau di Aula Lancang Kuning DJPb Riau, Jumat (22/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pada Oktober 2024, pendapatan Negara mencapai Rp21,52 Triliun atau 73,56 persen dari target. Angka tersebut turun 6,26 persen dibanding periode yang sama pada 2023 atau yeay on year (yoy). Penerimaan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp20,40 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,13 Triliun.

Dikatakan oleh Kepala Kanwil  Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, belanja Negara secara keseluruhan telah mencapai Rp27,21 triliun sehingga terdapat defisit sebesar Rp5,76 triliun sampai 31 Oktober 2024 ini.

Dalam kegiatan tersebut diketahui pula realisasi Belanja Pegawai sudah mencapai 86,48 persen, belanja barang mencapai 66,17 persen, belanja modal mencapai 72,17 persen, dan Belanja bantuan sosial sebesar 89,20 persen. Selain itu Belanja TKD juga tumbuh signifikan mencapai 85,26persen, seiring dengan realisasi dana bagi hasil (DBH) 83,33 persen,

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 87,07 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 66,16 persen, DAK NonFisik 86,87 persen, Dana Insentif Fiskal 51,79 persen dan Dana Desa 95,89 persen di Provinsi Riau.

Sedangkan di sisi pendapatan daerah yang tercatat pada APBD sebesar Rp27,47 Triliun, belanja daerah sebesar Rp27,36 Triliun, sehingga terdapat surplus sebesar Rp107,36 Miliar. Sementara itu pembiayaan daerah sebesar Rp813,91 Miliar, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp921,27 Miliar.

Sementara itu, pendapatan daerah didominasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp19,58 Triliun dengan kontribusi terhadap total pendapatan APBD sebesar 71,30 persen. Hal inj mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal daerah kepada pusat (TKD) masih sangat tinggi.(win)