Kisruh LPG 3 Kg, Menteri Bahlil 2 Kali Ditelepon Presiden Prabowo

JAKARTA(CR)-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku dapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait kisruh penjualan LPG 3 Kilogram (Kg). Menurut Bahlil Prabowo memberi instruksi langsung terkait distribusi LPG 3 kg. Salah satu arahan yang diberikan adalah distribusi LPG 3 Kg harus tepat sasaran agar pemberian subsidi juga tidak melenceng. Pemerintah diketahui menggelontorkan hingga Rp87 Triliun untuk mensubsidi produk tersebut.

"Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sesaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau," ujar Bahlil di Pangkalan LPG 3 Kg Kevin Alesandro di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (04/02/2025).

Arahan lainnya, supplier atau pengecer yang selama ini sudah ada akan diubah menjadi sub pangkalan per hari ini. Mereka akan dibekali semacam teknologi untuk mempermudah pendataan terhadap harga dan jumlah LPG 3 Kg yang dijual.

Selain itu mulai hari ini pengecer bisa kembali jualan LPG 3 Kg dengan nama sub pangkalan. Nantinya Pertamina dan Kementerian ESDM akan membekali para pengecer dengan sistem aplikasi untuk menjadi sub-pangkalan tanpa dikenakan biaya sepeser pun.

"Jadi mulai hari ini, pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi, dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun," katanya.

Ia juga memastikan Pertamina dan ESDM akan proaktif membantu proses pengecer menjadi sub-pangkalan. Saat dikonfirmasi kriteria seperti apa yang bisa diangkat jadi sub-pangkalan, Bahlil menyebut semua yang sudah beroperasi dan terdaftar akan jadi sub-pangkalan secara otomatis.

Bahlil lantas mengingatkan harga LPG 3 Kg di tingkat sub-pangkalan harus dijual sesuai aturan. Menurut Bahlil, dengan adanya subsidi sekitar Rp36.000 per tabung maka normalnya LPG 3 Kg dijual antara Rp15.000 atau paling mahal Rp19.000 per tabung.

"Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub-apangkalan. Sambil kita lihat ke depan, andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mencatat ada 370 ribuan pengecer yang sudah terdaftar di Pertamina. Mulai hari ini pengecer tersebut bisa membeli langsung gas melon dari pangkalan.

"Jadi data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah otomatis kemarin kategorinya sudah kami ubah menjadi sub-pangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri, sudah bisa seperti biasa, bisa membeli langsung dari pangkalan," terang dia.

Nantinya masyarakat yang membeli LPG 3 Kg di sub-pangkalan tetap harus membawa KTP agar bisa terdata oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan bisa membuat program subsidi lebih tepat sasaran dan distribusi LPG 3 Kg menjadi lebih tertata.(cr/dtc)