Surat Edaran Bawaslu RI
Ada Kampanye, ASN Dilarang Hadir
KAMPANYE : Cawagub Riau no urut 1 SF Hariyanto saat kampanye dialogis sekaligus olahraga bersama masyarakat Pekanbaru di di Lapangan Komplek Trans Jasa Industri, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani Ahad (3/11/2024)., Ahad (3/11/2024). (Foto Tim Bermarwah)
BAGANSIAPIAPI (RA) - Sempat diperbolehkan hadir namun pasif pada kegiatan kampanye, kini Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menghadiri kampanye dalam bentuk apapun. Hal itu berdasarkan surat edaran (SE) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI nomor 111/2024, yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2024 lalu.
"Saya berharap kepada bapak-ibu tolong bantu lakukan pengawasan minimal bersikap netral, sekarang sudah ada ada SE Bawaslu Nomor 111 bahwa ASN dilarang hadir pada kegiatan kampanye, ASN tak boleh hadir kampanye, jaga netralitas. Memang kalau dulu boleh (hadir-red) tapi kini tidak lagi," kata Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal.
Hal itu dikatakannya pada saat memberikan sambutan pada rakor netralitas ASN, TNI/Polri, camat, lurah/datuk penghulu dan perangkat kepenghuluan se-Rohil di Gedung Pertemuan H Misran Rais di Bagansiapiapi, pekan lalu.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa larangan ASN tidak boleh menghadiri kampanye itu diatur dalam pasal 4, tentang status kehadiran/keikutsertaan ASN dalam kampanye pemilihan. Dalam poin C dijelaskan, ASN yang menghadiri kampanye dinyatakan mendukung Paslon. Sehingga meskipun pasif, dengan hadirnya ASN pada kegiatan kampanye paslon dinilai sebagai bentuk dukungan langsung yang berpotensi dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia menekankan agar hal itu menjadi perhatian, apalagi mengingat khususnya di Rohil pada saat ini memiliki tingkat pelaporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pilkada sangat banyak, dimana dari laporan itu mayoritas menyangkut dugaan ketikdak netralan ASN.
Baca Juga : Lapas Pekanbaru Razia Kamar Hunian Warga Binaan
Kehadiran ASN dalam kampanye itu terangnya tidak hanya berlaku untuk kegiatan kampanye di lapangan saja tapi juga kehadiran secara tak langsung yakni dalam kampanye yang dilakukan di media sosial, zoom dan sejenisnya.
"Hal ini menjadi atensi kami, kalau dilakukan kami akan berikan rekomendasi ke BKN terhadap dugaan pelanggaran netralitas, kalau jelas orangnya, fotonya, itu pasti ketahuan. Jadi kami harap jangan sampai ada laporan baru lagi menyangkut netralitas ASN ini," katanya. (abd)
Berita Lainnya
